KELAS : 1EB25
NPM : 22213322
Bagaimana Dengan Kondisi Perekonomian Pada Tahap Pemerintan SBY ?
Seperti gambar diatas, dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan yang berarti kondisi perekonomian pada tahap pemerintahan SBY pada sektor tenaga kerja cukup memuaskan. Angka pengangguran yang menurun serta perkembangan harga yang relatif stabil berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara meningkatnya penerimaan upah riil harian buruh tani, menurunnya rata-rata harga beras nasional serta stabilnya inflasi. Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin.
Peserta konvensi capres Partai Demokrat Ali Masykur Musa memuji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 10 tahun terakhir. Menurutnya, SBY memberikan catatan yang positif pada pembangunan bidang ekonomi.
"Ekonomi rata-rata tumbuh 5,5 persen per tahun dan penerimaan negara naik empat kali lipat dibandingkan dengan 2004," ujarnya di Denpasar, Selasa (18/2).
Namun, dia melihat ada empat kelemahan yang harus dibenahi dari pemerintahan SBY. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan karena sistem ekonomi nasional masih bertumpu pada pasar modal.
Kedua, Ali melihat basis penerimaan negara masih bertumpu pada sumber daya alam yang berisiko terjadinya kerusakan lingkungan. Ketiga, minimnya kepemilikan negara pada perusahaan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di kota-kota besar.
"Kalau terpilih jadi presiden, saya akan melanjutkan pencapaian kinerja Pak SBY dan memperbaiki empat kelemahan utama selama 10 tahun terakhir itu," kata mantan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Gus Dur itu.
Ia berjanji akan menurunkan angka kemiskinan hingga pada angka enam persen dari situasi sekarang yang mencapai 16 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan pada kisaran enam sampai tujuh persen.
Lalu rasio pajak harus mencapai 16 persen dari PDB untuk bisa menyejahterakan rakyat banyak. Karena saat ini rasionya hanya 12,6 persen.
"Akses perbankan terhadap sektor UMKM harus ditingkatkan karena sebenarnya 44 persen ekonomi nasional ditunjang oleh sektor informal. Konsep MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) harus direalisasikan secara maksimal," katanya.
Ia juga mencoba memaksimalkan dukungan dari kalangan nahdliyin. Meski pun dia menyadari keikutsertaannya dalam Konvensi capres Demokrat menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal NU.
"Saya punya pendekatan strategis bahwa bangsa ini tidak bisa diselesaikan hanya dari partai politik di lingkungan NU, seperti PKB dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," ujarnya.
"Ekonomi rata-rata tumbuh 5,5 persen per tahun dan penerimaan negara naik empat kali lipat dibandingkan dengan 2004," ujarnya di Denpasar, Selasa (18/2).
Namun, dia melihat ada empat kelemahan yang harus dibenahi dari pemerintahan SBY. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan karena sistem ekonomi nasional masih bertumpu pada pasar modal.
Kedua, Ali melihat basis penerimaan negara masih bertumpu pada sumber daya alam yang berisiko terjadinya kerusakan lingkungan. Ketiga, minimnya kepemilikan negara pada perusahaan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di kota-kota besar.
"Kalau terpilih jadi presiden, saya akan melanjutkan pencapaian kinerja Pak SBY dan memperbaiki empat kelemahan utama selama 10 tahun terakhir itu," kata mantan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Gus Dur itu.
Ia berjanji akan menurunkan angka kemiskinan hingga pada angka enam persen dari situasi sekarang yang mencapai 16 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan pada kisaran enam sampai tujuh persen.
Lalu rasio pajak harus mencapai 16 persen dari PDB untuk bisa menyejahterakan rakyat banyak. Karena saat ini rasionya hanya 12,6 persen.
"Akses perbankan terhadap sektor UMKM harus ditingkatkan karena sebenarnya 44 persen ekonomi nasional ditunjang oleh sektor informal. Konsep MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) harus direalisasikan secara maksimal," katanya.
Ia juga mencoba memaksimalkan dukungan dari kalangan nahdliyin. Meski pun dia menyadari keikutsertaannya dalam Konvensi capres Demokrat menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal NU.
"Saya punya pendekatan strategis bahwa bangsa ini tidak bisa diselesaikan hanya dari partai politik di lingkungan NU, seperti PKB dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/02/18/n16mje-4-kritik-ali-masykur-terhadap-pemerintahan-sby
