EKONOMI KOPERASI

Nama  : dhenok annisawati

Kelas   : 2EB23

NPM   : 22213322

1. KONSEP KOPERASI

Pengertian koperasi

Koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Konsep koperasi terbagi 3 yaitu: 

Ø  Konsep Koperasi Barat: Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Ø  Konsep Koperasi Sosialis: Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Ø  Konsep Koperasi Negara berkembang mengacu kepada kedua konsep sebelumnya, namun koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

2.ALIRAN KOPERASI

Aliran koperasi dibagi menjadi 3 :

Ø  Aliran yardstick biasa kita temukan pada negara negara yang menganut ideologi kapitalisme atau yang menganut sistem perekonomian liberal. di aliran ini koperasi dapat menjadi suatu kekuatan untuk menyeimbangkan, menetralisasikan, menstabilkan dan mengoreksi perekonomin negara tersebut. tapi, pemerintah tidak akan ikut campur tangan terhadap keadaan koperasi tersebut. pemerintah terlihat “masa bodoh” atas bangun jatuh nya koperasi tersebut. maju tidaknya koperasi tersebut tergantung anggota koperasi itu sendiri.

Ø  Aliran Sosialis disini koperasi dianggap sebagai suatu badan yang mempunyai peranan penting. koperasi dianggapalat yang paling efektif untuk dapat menyejahterkan masyarakat. karna sistem nya yang sangat menguntungkan. tidak hanya itu koperasi juga dianggap sebagai penyatu masyarakat. maksudnya adalah di dalam koperasi tersebut tidak membedakan kalangan atas, menengah, ataupun bawah. koperasi juga merupakan suatu organisasi yg menganut kekeluargaan. koperasi aliran ini biasanya ditemukan di eropa timur dan rusia.

Ø  Aliran Persemakmuran (common wealth) Koperasi dianggap sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan stratgis dan juga koperasi memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian masyarakat. koperasi juga sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya.  di sini pemerintah ikut membantu dalam gerakan koperasi tersebut. tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berjalan baik. maju tidaknya koperasi ini, menjadi tanggug jawab pemerintah.

Ø  Hubungan Ideologi, Sistem Perekonomian, dan Aliran Koperasi.

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi	Penjelasan
Liberalisme/ kapitalisme	Sistem Ekonomi Bebas Liberal	Yardstick	•          Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal. •          Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi •          Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri •          Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
Komunisme / Sosialisme	Sistem Ekonomi Sosialis	Sosialis	•          Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. •          Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia
Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme	Sistem Ekonomi Campuran	Persemakmuran (Commonwealth)	•          Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. •          Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat •          Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

3.Perbedaan Aliran Koperasi

Aliran Yardstick

Peranan koperasi 

·         Koperasi berperan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal (kapitalisme)

·         Hubungan dengan pemerintah 

·         Hubungan gerakan koperasi dengan pemerintah bersifat

·         netral, di mana pemerintah tidak campur tangan terhadap jatuh bangunnya organisasi koperasi di masyarakat.

Aliran Sosialis

Peranan koperasi 

·         Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat yang sosialis yang bercorak kolektif.

·         Hubungan dengan pemerintah 

·         Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah. Dengan demikian, koperasi tidak mempunyai otonomi

Aliran Persemakmuran

Peranan koperasi 

·         Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata di mana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat

·         Hubungan koperasi dengan pemerintah 

·         Hubungan koperasi dengan pemerintah bersifat kemitraan.

·         Koperasi tetap mempunyai otonomi dan pemerintah mempunyai tanggung jawab.

      4.Koperasi Bagi Perekonomian Indonesia

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi , “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini dikatakan bahwa “produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi (1) sebagaisokoguru perekonomian nasional, dan (2) sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.Arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau “penyangga uatma” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam system perekonomian nasional.

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada 3 kelompok pelaku bisnis dalam system perekonomian nasional yaitu :

1.      Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.      Badan Usaha Koperasi (BUK)

3.      Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Ketiga badan usaha ini dalam istilah sehari-hari sering disebut sebagai pelaku ekonomi.Berarti dari ketiga pelaku ekonomi tersebut peran koperasi dalam segala kehidupan perekonomian nasional diharapkan dominan atau menjadi pilar utama, dalam hal pembentukan produk domestic bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional dan dinamis adalah sangat strategis dan juga harus dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi baik BUMN, BUK, atau pun BUMS di dalam system ekonomi nasiona yang kita bangun.

Koperasi dalam Trilogi pembangunan menitikberatkan pada asas pemerataan. Akan tetapi, seiring dengan perubahan ruang, waktu dan nilai, dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

5.Sejarah Perkembangan Koperasi

Sejarah lahirnya koperasi

       Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Revolusi industri di Perancis juga mendorong berdirinya koperasi. Untuk mampu menghadapi serangan industri Inggris, Perancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dengan mesin-mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA).

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Merekamendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”. Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena:

1. mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2 akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. ongkos materai sebesar 50 golden
4. hak tanah harus menurut hukum Eropa
5. harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. Isi peraturan No. 91 antara lain :

1. akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. ongkos materai 3 golden
3. hak tanah dapat menurut hukum adat
4. berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

“Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”.Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannyapun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dana kemakmuran rakyat. Namun di era reformasi ini keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya. Padahal Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Tampaknya pembinaan Koperasi saat ini belum banyak membawa perubahan dan masih terobsesi kepada pembinaan pola lama dengan menekankan kegiatan usaha tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan kelembagaan yang solid, upaya pembinaan terasa setengah hati, akibatnya kegiatan Koperasi seperti samar-samar keberadaannya, tidak ada lagi Koperasi baru yang tumbuh bahkan ada Koperasi yang dulu besar semakin surut keberadaannya. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa koperasi yang berjalan semakin samar atau tidak terlalu terdengar lagi keberadaannya. Perbedaan kualitas SDM-nya yang tidak merata antara diperkotaan dan pedesaan dimana di perkotaan lebih perdiutamakan pada Koperasi distribusi, disamping itu juga Koperasi produksi, sementara  di pedesaan pembinaannya memerlukan perlakuan khusus jika dibandingkan dengan dikota, jadi utamakan di pedesaan dikembangkan Koperasi Produksi disamping memberikan lapangan pekerjaan dapat pula mencegah urbanisasi.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

REFERENSI:

http://ariefdar.wordpress.com/2013/10/03/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi/

http://annisazola.blogspot.com/2013/12/tugas-mata-kuliah-ekonomi-koperasi.html

http://hidayatisri.blogspot.com/2013/09/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi.html

Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar rupiah serta kondisi di Negara Asean

Nama : Dhenok Annisawati

Kelas :1EB25

Npm :22213322

Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar rupiah serta kondisi di Negara Asean

Suku Bunga

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negera adalah perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Kenaikan tingkat suku bunga di suatu negara dapat mendorong terjadinya pengalihan dana atau instrmen keuangan dari mata uang dengan tingkat bunga endah kemata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Peran serta rakyat di masing-masing negara anggota akan terus didorong untuk menjadi perekat utama Asean sebagai wilayah ekonomi yang semakin borderless. Ada kekhawatiran yang logis menghinggapi para anggotanya. Meskipun ide ini dianggap sebagai jawaban atas tuntutan zaman, namun secara tidak langsung juga akan menggambarkan persaingan yang semakin terbuka. Tidak adanya harmoni dalam hal penerapan subsidi dan pengenaan subsidi terhadap sektor-sektor atau komoditas tertentu, tidak adanya keseragaman terhadap besaran pajak dan pengenaan pajak pada sektor-sektor atau komoditas tertentu, serta adanya disparitas tingkat suku bunga perbankan yang cukup jauh antara negara anggota, telah menjadi salah satu pemicu lahirnya kekhawatiran beberapa kalangan.

Pengaruh kenaikan tingkat suku bungaSebagai illustrasi ambillah contoh EUR/AUD. Saat ini suku bunga mata uang Euro adalah 0.50% dan dollar Australia 2.75%. Jika bank sentral kawasan Euro (ECB) menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0.25% maka suku bunga EUR akan menjadi 0.75%. Asumsikan suku bunga AUD tidak berubah sehingga permintaan akan AUD juga relatif tetap. Kenaikan tingkat suku bunga Euro akan menarik investor untuk memindahkan asset investasinya (misalnya saham, properti atau mata uang lain) ke mata uang Euro karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga tersebut.

Walaupun pada contoh di atas suku bunga EUR masih lebih rendah dari suku bunga AUD, namun perubahan tingkat suku bunga tersebut menyebabkan permintaan akan mata uang EUR di level konsumen meningkat sehingga nilai tukar Euro terhadap dollar Australia atau EUR/AUD juga naik. Jika suku bunga mata uang negara lain tidak berubah, maka kenaikan suku bunga EUR tersebut tidak hanya berpengaruh pada nilai EUR/AUD saja, namun juga terhadap nilai tukar EUR versus mata uang lainnya. Dalam hal ini nilai EUR/xxx  (xxx adalah mata uang lainnya) akan naik.

Pengaruh penurunan tingkat suku bunga
Sebaliknya dari contoh di atas, jika ECB menurunkan tingkat suku bunganya semisal 0.25% juga sehingga suku bunga EUR menjadi 0.25%. Investor akan segera melepas kepemilikannya atas mata uang Euro dan beralih ke jenis asset lainnya seperti saham, properti atau mata uang negara lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi. Jika ini terjadi maka nilai tukar EUR terhadap mata uang lainnya akan turun, atau EUR/xxx akan melemah.

Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.

AFTA merupakan salah satu cara untuk mendukung berkembangnya pasar regional antara sesama negara ASEAN dengan tujuan menurunkan tarif untuk perdagangan intra–regional hingga 0%. Pengurangan hambatan tarif di internal ASEAN membuat perdagangan barang ASEAN naik sebesar 32,9% di 2010 dengan nilai perdagangan 2,04 triliun dollar AS. Dengan kenaikan tersebut, kontribusi perdagangan intra-ASEAN dengan perekonomian global turut naik dari 24,5% (2009) menjadi 25,4% (2010). Artinya, seperempat perdagangan dunia terjadi di wilayah ASEAN. Salah satu faktor yang mempengaruhi aliran barang dan jasa antar negara adalah nilai tukar riil suatu negara terhadap mata uang asing. Nilai tukar riil sangat penting dalam menentukan daya saing terhadap ekspor dan impor suatu negara. Sistem nilai tukar yang diterapkan suatu negara tergantung dari kebijakan yang ditempuh Negara.

Disamping AFTA memberikan dampak positif bagi Negara-Negara ASEAN (termasuk Indonesia), AFTA juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu Negara yaitu penurunan industry dari suatu Negara, yang dapat menyebabkan kurang lakunya suatu produk dari suatu Negara. Dan ketatnya suatu persaingan memungkinkan terjadinya “adu sikut” diantara Negara-Negara di ASEAN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diawal tahun 2013 bank indonesia mematok suku bunga acuan (BI rate) sebesar 5,75%.Pada tanggal 12 september 2013 bank indonesia kembali menaikan BI rate menjadi 7,25%. Keputusan BI menaikan suku bunga acuan diambil untik membantu menjaga kurs mata uang rupiah agar tidak jatuh lagi karena suku bunga dalam rupiah jadi lebih atraktif. Kebijakan ini juga sebagai bagian dari langkah bank sentral dalam menekan defisit transaksi berjalan. Bank sentral juga memutuskan untuk menaikan suku bunga Lending Facility (LF) menjadi 7,25% dan suku bunga Deposit Facility (DF) menjadi 5,5%.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Vietnam merupakan negara ASEAN yang mengalami depresiasi nilai tukar terhadap US$ setiap tahunnya. Sedangkan beberapa 7 negara seperti Indonesia, Myanmar dan Thailand mengalami fluktuasi nilai tukar yang tajam. Nilai tukar mengalami apresiasi dan depresiasi dari tahun ke tahun. Sementara Brunei, Laos, Malaysia, Philipina, dan Singapura mengalami apresiasi nilai tukar terhadap US$ setiap tahunnya. Perubahan sistem nilai tukar yang diterapkan tentunya akan berimplikasi terhadap karakteristik fluktuasi nilai tukar dan pengaruhnya terhadap perekonomian (Zuhroh dan Kaluge 2007:59).

Beberapa penelitian menunjukkan adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang mempunyai pengaruh terhadap perubahan neraca perdagangan dan perubahan output.Perubahan nilai tukar riil mempengaruhi harga relatif produk akan lebih murah atau lebih mahal terhadap produk negara lain, sehingga seringkali nilai tukar digunakan untuk meningkatkan daya saing. negara ASEAN harus memperhatikan pergerakan nilai tukarnya. Dalam menghadapi integrasi ekonomi yang akan dilakukan Negara ASEAN dalam beberapa waktu ke depan, diharapkan dapat menekan fluktuasi nilai tukar yang terjadi. 

referensi:

http://pratiwikomala.wordpress.com/2014/06/01/pengaruh-suku-bunga-terhadap-nilai-tukar-rupiah-serta-kondisi-di-negara-asean/

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php.id=128564&title=pengaruh_suku_bunga_terhadap_nilai_tukar_mata_uang

http://arsehan15.blogspot.com/2014/06/pengaruh-suku-bunga-terhadap-nilai.html

tingkat kependudukan, pengangguran, dan bidang perekonomian

Nama : Dhenok annisawati

kelas  : 1EB25

NPM : 22213322

• Bandung

Analisis ekonomi Kota Bandung akan berkaitan erat dengan perkembangan daerah sekitarnya (Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung) serta Kota Jakarta. Bahkan kegiatan ekonomi masyarakat Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung sudah sedemikian menyatu, khususnya yang tinggal berdekatan dengan perbatasan kota. Kondisi ini dicirikan oleh penduduk yang dalam pergerakannya cenderung memusat ke Kota Bandung baik untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Karena itu, sebenarnya memisahkan secara administratif untuk kegiatan ekonomi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung relatif sulit karena keduanya secara empiris saling berkaitan yang melebur (aglomerasi) dalam kesatuan daerah Bandung Metropolitan.

Gambar 1. Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandung
dan Sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2006

Kawasan Bandung Metropolitan memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Jawa Barat. Kawasan Bandung Metropolitan memberikan kontribusi sebesar 21% dari total PDB Jawa Barat, dimana Kota Bandung sendiri memiliki kontribusi terbesar yakni 10,03% dari perekonomian Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional. Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 7,83% dan diperkirakan pada tahun 2007 mencapai 8,24%. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia.

STRUKTUR EKONOMI KOTA BANDUNG 

Nilai PDRB Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.51,3 trilyun dengan tingkat PDRB per kapita sebesar Rp.22.640.000,-. Tingkat pendapatan perkapita ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Aktivitas ekonomi Kota Bandung, sebagian besar bersumber dari dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sekitar 36,4% dari seluruh kegiatan ekonomi di Kota Bandung, disusul oleh sektor industri pengolahan sekitar 29,8%. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sekitar 10,8% demikian juga dengan sektor jasa-jasa. Pembentukan investasi di Kota Bandung pada tahun 2007 mencapai Rp.5,4 trilyun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp.4,2 trilyun.
Sebagai pusat perekonomian Jawa Barat dan sekaligus sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan, aktivitas ketenagakerjaan di Kota Bandung pada umumnya adalah pada sektor jasa dan perdagangan. Pada tahun 2007, 36,7% penduduk Kota Bandung bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sebanyak 24,9% tenaga kerja Kota Bogor bekerja di sektor jasa yang meliputi jasa pemerintahan umum dan swasta.

gambar 3. Kontribusi Sektor Ekonomi dan Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kota Bandung Tahun 2007 (%)

Pada tahun 2007 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung mencapai 21,92%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat yang mencapai 13,08% pada tahun 2007. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa perekonomian Kota Bandung telah terintegrasi dengan perekonomian daerah sekitarnya (Metropolitan Bandung).

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung

ndriakbar.blogspot.com/2010/01/ekonomi-wilayah-sosial-budaya-kota.html

• Semarang

Tingkat pendapatan penduduk  Kota Semarang yang didekati dengan ukuran pengeluaran menunjukkan adanya peningkatan baik secara nominal maupun riil

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2007-2009 tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran perkapita sebagai pendekatan dari pendapatan. Pengeluaran nominal per kapita penduduk meningkat dari 436.905 rupiah pada tahun 2007 menjadi 672.101 rupiah pada tahun 2009.
Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk non-makanan selalu lebih besar daripada pengeluaran makanan. Namun demikian persentasenya berfluktuatif, sebagai gambaran pada tahun 2007 alokasi pengeluaran non  makanan mencapai 58,38 persen naik menjadi 62,94 persen (2008) dan terakhir pada tahun 2009 turun lagi menjadi 56,73 persen.
Indikator kesejahteraan lain adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8 tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein. Secara rata-rata konsumsi kalori masyarakat Kota Semarang masih sedikit di bawah standar, namun konsumsi protein sudah berada di atas standar yang ditetapkan.

Perkembangan pengeluaran per kapita 
Kota Semarang (Rp/bulan)

http://henamarga.net63.net/pengeluaran_pend.html

• D.I Yogyakarta 

Perkembangan kependudukan di Daerah rstimewa Yogyakarta selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I menunjukkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,10 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 0,57 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa Bali dan di tingkat nasional yang masing-masing sebesar 1,65 persen per tahun dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk cukup rendah.

Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY menduduki urutan ke-24 dari 33 provinsi di Indonesia. Meski begitu, indeks kesejahteraan masyarakat di DIY justru menduduki nomor satu se-Indonesia.

Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto mengatakan, kondisi itu terjadi karena banyak masyarakat DIY berada di garis abu-abu di mana kriteria miskin yang hanya selisih sekitar Rp50.000 dalam penghasilan memengaruhi data tersebut. pertanian dan kehutanan Tingkat kesejahteraan petani dalam bidang pertanian di propinsi ini yang diukur dengan nilai tukar petani dapat menjadi salah satu indicator yang menunjukan tingkat kesejahteraan petani di suatu wlayah. Pada tahun 2000  NTP sebesar 112,74%.dan hutan di propinsi ini didominasikan oleh hutan produksi.

http://ivaahdila.blogspot.com/2012/05/tingkat-kesejahteraan-wilayah.html

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8760/1732/‎

• surabaya

Surabaya yang berada di wilayah pesisir dekat dengan Jembatan Suramadu. Penduduk pada Kecamatan Bulak adalah masyarakat yang bermatapencaharian sektor non-perkotaan  sebagai nelayan. Dimana selama ini diketahui matapencaharian sektor non-perkotaan menjadi salah satu indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan. Selain itu Kecamatan Bulak yang strategis juga banyak menarik minat penduduk Pulau Madura untuk bermigrasi dan tinggal di Kecmatan Bulak. Perpindahan penduduk dari Pulau Madura tersebut  menjadi faktor pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Bulak, disamping pertambahan dari faktor penduduk asli Kecamatan Bulak.

Menengok kembali pernyataan Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusiameningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika.  Fenomena yang pernah digambarkan oleh Malthus pada tahun 1798 tersebut kini banyak dijumpai. Dapat pula digunakan untuk menggambarkan keadaan Kecamatan Bulak, Surabaya. Pada suatu penelitian tentang ketahanan pangan di kampung nelayan Kecamatan Bulak yang dilakukan oleh Saudi Imam Besari pada tahun 2010 yang menggunakan beberapa variabel untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan di Kecamatan Bulak. Variabel yang digunakan adalah variabel demografi seperti usia pada tahun tersebut, usia pada saat pertama kali melaut, pendidikan terakhir, dan status kependudukan. Sedangkan variabel non-demografi dalam penelitian itu selanjutnya disebut sebagai variabel ketahanan pangan yang terdiri dari pendapatan melaut, pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, sisa pendapatan, kondisi rumah tinggal nelayan, sanitasi rumah (ketersediaan MCK), bahan bakar memasak, cara memperoleh makanan pokok, cara memperoleh lauk pauk kualitas, pangan yang dikonsumsi, frekuensi makan dalam sehari, dan jumlah alat tangkap yang dimiliki.

Hasil akhir dari penelitian tersebut dapat terlihat gambaran umum mengenai kondisi kesejahteraan secara realita dari masyarakat nelayan Kecamatan Bulak. Pada pendapatan total masyarakat nelayan Kecamatan Bulak pada umumnya adalah Rp 1.000.000–Rp 2.000.000. pengeluaran pangan mayoritas adalah Rp 500.000-Rp 1.000.000, sedangkan untuk non-pangan adalah sebesar kurang dari Rp 500.000. kondisi rumah mayoritas adalah rumah permanen namun kurang didukung sanitasi yang baik dan lengkap. Pendidikan terakhir nelayan di Kecamatan Bulak adalah mayoritas Sekolah Dasar dan hampir semua nelayan memiliki alat tangkap ikan sendiri.

Angka pada pendapatan dan pengeluaran pada mayoritas tidak jauh berbeda dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat  di kampung nelayan Kecamatan Bulak Surabaya. Matapencaharian utama sektor non-perkotaan sebagai nelayan kurang mampu untuk menopang seluruh kebutuhan keluarga masyarakat nelayan. Ditambah lagi dengan pada tahun 2009 perairan Selat Madura mengalami overfishing lebih dari 12% sehingga produktivitas perikanan Selat Madura menurun dari tahun ke tahun. Jika  regulasi untuk membatasi jumlah nelayan dan armada kapal yang melaut yang pernah diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur jadi disahkan maka masyarakat kampung nelayan Kecamatan Bulak akan kebingungan untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Karena mayoritas mereka hanya mengandalkan hasil melaut serta tingkat pendidikan terakhir dan keterampilan yang kurang menjadikan mereka akan sulit mencari pendapatan dari sektor-sektor lain. Untuk itu selain mengandalkan hasil melaut yang saat ini mulai tidak stabil, masyarakat nelayan sebaiknya mulai beradaptasi dengan memperhatikan sector pendapatan lain yang sesuai dengan kemampuan dan yang mampu untuk menopang kebutuhan pada saat mereka tidak melaut. Salah satu pendukung masyarakat  untuk beradaptasi mencari pendapatan selain melaut adalah mudahnya aksesbilitas menuju pusat-pusat kota hingga setidaknya sebagian besar indikator-indikator dari FAO (Food Agriculture Organization) untuk ketahanan pangan sebagian besar dapat terpenuhi dengan baik, seperti kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi berarti dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesbilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas atau keamanan pangan. Jika satu-persatu indikator tersebut terpenuhi maka harapan masyarakat nelayan Kecamatan Bulak telah mampu menuju adaptasi matapencaharian selain melaut, ketahananpangan dan kesejahteraan yang semakin membaik.http://dwiindah2.blogspot.com/2013/12/tantangan-masyarakat-pesisir-menuju.html.

• Jakarta

JAKARTA. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) terus membaik dibandingkan dengan kuartal II. Perbaikan tingkat kesejahteraan ini telah akibat terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesejahteraan warga Jabodetabek berdasarkan indeks tendensi konsumen mencapai level 110,67. Level ini lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua yang hanya 105,32. "Rata-rata, pendapatan rumah tangga meningkat, karena faktor tunjangan hari raya," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Slamet Sutomo saat jumpa pers, Jumat (5/11).

Indeks tendensi konsumen mempunyai nilai antara 0-200. Semakin besar nilainya, konsumen semakin sejahtera. Umumnya, nilai indeks tendensi konsumen berada di kisaran 100. Bila dibawah 100, berarti kesejahteraan semakin menurun. Sementara, bila diatas 100, konsumen semakin banyak mengeluarkan uang untuk berbelanja karena pendapatan rumah tangga yang meningkat. Variabel indeks tendesi konsumen adalah tingkat konsumsi terhadap beberapa komoditi makanan seperti daging, ikan susu, dan buah-buahan. Kemudian, konsumsi nonmakanan, seperti biaya pendidikan, perumahan seperti listrik, telepon, dan air, serta transportasi, juga rekreasi. Selain itu, juga karena faktor pengaruh inflasi yang rendah. "Indeks inflasi hanya 104,4, paling rendah dibandingkan dengan varibel yang lain," tandas Slamet.

http://dwiindah2.blogspot.com/2013/12/tantangan-masyarakat-pesisir-menuju.html.

• Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain di indonesia. Pada tahun 2010, tingkat kepadatan penduduknya adalah sebesar 18,18 jiwa per km2. namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk di kota-kota utama provinsi ini, yaitu Kota Balikpapan, Kota samarinda, Kota Tarakan, serta Kota bontang yang memiliki tingkat kepadatan diatas 700 orang per km2. Kondisi ini sangat berbeda dengan tingkat kepadatan penduduk kabupaten yang masih di bawah 50 jiwa per km2.Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2010 dimiliki Kota Balikapapan dengan angka 1.105,61 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Malinau dengan kepadatan hanya sebesar 1,57 jiwa per km2.

Terdapat peningkatan iPM di Provinsi Kalimantan Timur dari 68,58 pada tahun 2009 menjadi 69,15 pada tahun 2010. Daerah yang memiliki iPM tertinggi pada tahun 2010 adalah Kota Balikpapan dengan 78,33 dan yang terendah ada di Kab. Tana Tidung dengan angka 71,42. Berdasarkan data BPs tahun 2009 dan 2010, dari 2 kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dipantau inflasinya, Kota Balikpapan memiliki laju inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan Kota samarinda pada tahun 2009, namun memiliki tingkat inflasi bulan Desember yang lebih tinggi. Kota Balikpapan memiliki tingkat inflasi tahunan sebesar 3,54% , sedangkan tingkat inflasi tahunan di Kota samarinda adalah 3,99%. sementara itu, laju inflasi di Kota Balikpapan pada Bulan Desember sebesar 0, 31%, sedangkan di Kota samarinda adalah 0,26%. Untuk tahun 2010, Kota Balikpapan memiliki laju inflasi lebih tinggi dibandingkan Kota samarinda baik untuk bulan Desember maupun tahunan.Berdasarkan data BPs tahun 2009-2011, jumlah pengangguran mengalami peningkatan namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran adalah 158.224 orang, meingkat menjadi 166.557 orang tahun 2010 , dan meningkat lagi menjadi sebesar 173.693 pada tahun 2011. sementara itu, TPT tahun 2009 adalah 10.83% kemudian menurun menjadi 10.10, dan trus turun lagi menjadi 9,84%. sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan produksi ikan seberat 306.621 ton yang seberat 194.918 atau 64% adalah perikanan darat dan sisanya

perikanan laut. Kab. Kutai Kertanegara paling dominan dalam menghasilkan ikan laut, perikanan perairan umum, ikan tambak, ikan kolam dan ikan karamaba. Kab. nunukan merupakan penghasil terbesar untuk ikan budidaya pantai.

www.djpk.kemenkeu.go.id/.../17.%20KALIMANTAN%20TIMUR.pdf‎

• Papua

Lantunan syair lagu “Kota Ambon ibu negeri tanah Maluku …” merupakan refleksi keindahan dan keluhuran budaya Kota Ambon yang telah dikenal sejak jaman dahulu kala. Tanah Maluku yang merupakan kawasan lintasan jalur vulkanik, menyimpan kekayaan alam, sehingga mengundang bangsa-bangsa lain untuk datang dan memanfaatkannya. Seiring dengan itu, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang di sentra-sentra kegiatan ekonomi, terutama di Kota Ambon. Dinamika yang terjadi dengan naungan budaya yang kondusif telah menjadi fondasi yang kokoh bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang dari waktu ke waktu.

Namun, konflik berkepanjangan yang berlangsung beberapa waktu lalu telah meluluhlantakkan sendi-sendi budaya yang telah terbangun, dan sekaligus merontokkan pula derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon. Kondisi Kota Ambon seolah- seperti suatu “kota mati” yang ditinggalkan. Begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan, padahal masih banyak persoalan pembangunan sistemik yang tersisa sebelum terjadinya konflik. Sebagai akibatnya, proses pemulihan terasa sangat berat dan tertatih-tatih. Dengan titik awal yang telah tertinggal, Kota Ambon masih harus memulihkan dirinya, sebelum mulai mengejar ketertinggalan pembangunan dengan wilayah lainnya yang telah berada dalam kondisi prima.

Pertanyaannya adalah apakah Kota Ambon bisa melakukannya? Apakah jati diri Kota Ambon bisa ditegakkan kembali, tidak dengan sekedar memperbaiki citra melalui aktivitas berpublikasi luas, namun benar-benar diwujudnyatakan dalam bentuk perbaikan kesejahteraan rakyat? Patut kita berikan kesempatan kepada Walikota dan segenap jajarannya beserta seluruh penduduk Kota Ambon untuk menjawabnya! Sambil memberikan peluang tersebut, mari bersama-sama kita cermati gambaran kondisi kesejahteraan penduduk Kota Ambon berdasarkan indikator yang relevan.

Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kota Ambon pada tahun 2007 lebih baik jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Provinsi Maluku dan juga rata-rata nasional. Demikian pula dengan angka Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Poverty Severity Index atau Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih baik dari rata-rata Provinsi Maluku maupun nasional. Angka P1 dan P2 yang rendah membuktikan tingkat kesenjangan atau ketimpangan yang rendah di antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan dengan sesame penduduk miskin. Fakta ini mengindikasikan bahwa penanganan penduduk miskin di Kota Ambon telah melalui jalur yang tepat. Bravo!

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin		P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
	Jiwa (x1.000)	Persen (%)
Kab. Maluku Tenggara Barat	68,3	44,15	8,99	2,68	150.560
Kab. Maluku Tenggara	48,8	35,98	9,45	3,44	174.889
Kab. Maluku Tengah	118,7	36,03	7,47	2,40	190.324
Kab. Buru	40,9	31,34	5,93	1,69	176.085
Kab. Kep. Aru	25,9	36,88	8,77	2,94	157.799
Kab. Seram Bag. Barat	53,6	37,85	9,67	3,36	159.116
Kab. Seram Bag. Timur	31,8	39,83	7,60	2,06	151.145
Kota Ambon	16,8	6,51	1,31	0,32	160.798
Provinsi Maluku	404,7	31,14	6,38	1,84	179.552
Indonesia	37.168,3	16,58	2,99	0,84	166.697

Sumber: BPS.

Apabila dilihat dari struktur pendidikan, maka diketahui bahwa sebanyak 42,1 persen penduduk miskin di Kota Ambon berpendidikan lebih rendah dari Sekolah Dasar SD. Penduduk miskin lainnya sebanyak 29,78 persen tamat SD atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 28,11 persen berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau lebih tinggi. Tergambar bahwa masih terdapat tantangan untuk memperbaiki akses pendidikan dasar bagi penduduk Kota Ambon yang tergolong miskin.

Seluruh penduduk miskin di Kota Ambon ternyata telah memasuki lapangan kerja, meskipun 37,02 persen diantaranya bekerja di sektor informal. Proporsi terbesar penduduk miskin justru bekerja di sektor formal, yaitu 62,98 persen. Maknanya adalah bahwa sektor-sektor formal di Kota Ambon belum mampu menyediakan tingkat pendapatan yang memadai bagi penduduk. Atau dengan kata lain, penduduk bekerja dengan upah yang relatif rendah, bahkan hanya untuk sekedar menjangkau garis kemiskinan yang tercatat Rp 160.798 per kapita per bulan.

Mayoritas penduduk miskin di Kota Ambon, yaitu 76,91 persen bekerja bukan di sektor pertanian. Hanya 23,09 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Fakta ini merupakan fenomena alamiah yang pada umumnya bisa ditemui di wilayah perkotaan.

Rata-rata penduduk Kota Ambon menggunakan 48,14 persen dari pendapatannya untuk membeli beragam bahan makanan. Penduduk miskin diketahui mempunyai proporsi pengeluaran per kapita untuk membeli makanan yang lebih tinggi, yaitu mencapai 68,11 persen. Adapun penduduk yang tidak tergolong miskin rata-rata hanya menggunakan 47,75 persen dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pembangunan Manusia

Kualitas manusia mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kapasitas dasar dan kualitas hidup penduduk. Kota Ambon dalam konteks ini patut berbangga, karena menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kategori pembangunan manusia tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada tahun 2007, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon sebesar 77,5, tercatat menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di KTI bersama-sama dengan Kota Palangkaraya. Secara nasional IPM Kota Ambon berada pada posisi ke-8, yang berarti naik tiga tingkat dari urutan ke-11 pada tahun 2006. Suatu prestasi yang perlu diapresiasi!

Tabel 2. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2007

Kawasan Barat Indonesia		Kawasan Timur Indonesia
Kabupaten/Kota	IPM	Kabupaten/Kota	IPM
IPM Tertinggi		IPM Tertinggi
Kota Jakarta Selatan	78,5	Kota Palangkaraya	77,5
Kota Yogyakarta	78,1	Kota Ambon	77,5
Kota Jakarta Timur	78,1	Kota Makassar	77,3
Kota Jakarta Barat	77,9	Kota Manado	76,8
Kota Depok	77,9	Kota Balikpapan	76,6
IPM Terendah		IPM Terendah
Kabupaten Situbondo	62,6	Kabupaten Asmat	49,5
Kabupaten Pamekasan	62,5	Kabupaten Mappi	49,0
Kabupaten Probolinggo	61,0	Kabupaten Boven Digoel	48,7
Kabupaten Bondowoso	60,8	Kabupaten Yakuhimo	48,3
Kabupaten Sampang	57,0	Kabupaten Peg. Bintang	47,4

Sumber: BPS.

Apabila dikaji berdasarkan komponen-komponen pembentuk IPM, maka diketahui bahwa penduduk Kota Ambon memiliki usia harapan hidup cukup panjang, yaitu mencapai 72,66 tahun pada tahun 2007. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup di tingkat Provinsi Maluku maupun nasional, yaitu masing-masing 66,80 tahun dan 68,70 tahun. Angka harapan hidup mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa derajat kesehatan penduduk di Kota Ambon relatif cukup baik.

Dalam hal pendidikan, data yang tersedia menunjukkan bahwa persentase penduduk Kota Ambon yang telah dapat membaca dan menulis atau melek huruf mencapai 99,19 persen. Berarti bahwa hanya 0,81 persen penduduk yang tergolong buta huruf. Persentase angka melek huruf di Kota Ambon lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku, yaitu 98,00 persen, dan jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 91,87 persen.

Potret angka melek huruf sejalan dengan indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah. Penduduk Kota Ambon rata-rata bersekolah selama 11,09 tahun atau memasuki jenjang SLTA. Kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku dan nasional. Rata-rata penduduk Provinsi Maluku hanya bersekolah selama 8,6 tahun, sedangkan rata-rata penduduk Indonesia hanya bersekolah 7,47 tahun atau setara dengan SLTP. Pencapaian di bidang pendidikan ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

di Provinsi Maluku Tahun 2007

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)	AMH (%)	RLS (Tahun)	PPRD (Rp)	IPM	Peringkat
Kab. Maluku Tg.Barat	63,73	99,34	8,51	583.870	67,14	364
Kab. Maluku Tenggara	67,40	99,52	8,74	605.250	71,04	188
Kab. Maluku Tengah	65,33	98,62	8,10	603.210	69,06	279
Kab. Buru	66,75	92,80	7,20	598.040	67,49	349
Kab. Kep. Aru	67,11	98,80	7,50	593.780	68,91	286
Kab. Seram Bg. Barat	66,21	98,00	8,20	587.530	68,28	313
Kab. Seram Bg. Timur	65,21	97,93	7,60	573.520	66,18	390
Kota Ambon	72,66	99,19	11,09	629.060	77,46	8
Provinsi Maluku	66,80	98,00	8,60	601.260	69,96	18
Indonesia	68,70	91,87	7,47	624.370	70,59	-

Sumber: BPS.

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup; AMH = Angka Melek Huruf; RLS = Rata-Rata Lama Sekolah;

PPRD = Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan.

Kesejahteraan penduduk Kota Ambon secara relatif juga cukup baik sebagaimana terlihat dari pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang mencapai Rp 629.060. Jumlah pengeluaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku yang hanya Rp 601.260 per kapita. Bahkan, masih lebih baik dibandingkan pengeluaran per kapita riil di tingkat nasional, yaitu Rp 624.370. Pengeluaran per kapita riil menggambarkan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membeli beragam barang dan jasa. BPS menggunakan 27 jenis kebutuhan pokok sebagai dasar untuk menghitung pengeluaran per kapita riil disesuaikan atau purchasing power parity (PPP).

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, patut diakui bahwa proses pemulihan pembangunan di Kota Ambon telah berada pada jalur yang benar. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga agar proses yang dilalui dapat berjalan secara konsisten dan akseleratif. Selain itu, langkah-langkah konkrit pembenahan pada tingkat mikro, seperti tata kota, perlu terus dilakukan secara intensif.

http://robertoakyuwen.blogspot.com/2010/09/kota-ambon-sudahkah-kau-pulih-kondisi.html